apa yang dimaksud dengan piutang retribusi daerah. Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. apa yang dimaksud dengan piutang retribusi daerah

B. PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai. Pejabat yang menandatangani Laporan Realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah, Laporan Realisasi Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan dan Belanja Prioritas Lainnya, dan Laporan Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, menghasilkan produk. ABSTRAK: Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mengimplementasikan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; l. 32/2004, tentang Pemerintahan Daerah 2. 26 24 Ronald C. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 2. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk. Objek dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi seluruh aktivitas, hal, dan atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar pajak dan juga hibah. Piutang. yang dimaksud dengan: Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda,. 78 dan piutang retribusi dan/atau piutang yang timbul karena perikatan dengan pihak lain. Pengertian keuangan daerah ialah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka pengelolaan pemerintah daerah yang bisa dinilai dengan uang meliputi semua bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran. bahwa Retribusi Daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan sebagaimana dimaksud poin (a) diatas salah satunya adalah jenis Retribusi Pelayanan Pasar, dimana Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan. Namun, banyak orang yang masih keliru membedakan antara pajak dan retribusi, keduanya memang wajib dibayarkan saat masyarakat menikmati fasilitas dan layanan publik, namun ada. Nov 27, 2020 · Sama halnya dengan pajak, retribusi pun diatur undang-undang yang ada di Indonesia. XX Piutang. dan agio saham. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi. (3) Bupati/walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak. Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. 13 Tahun 2006 - Pajak Daerah - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Retribusi Daerah May 19, 2022 · Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi. Retribusi dan pajak adalah dua istilah berbeda yang sering disalahartikan oleh banyak orang. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer. Namun, penetapan aturan tersebut nyatanya masih. Permasalahan hukum kedua ini dikaji dengan menggunakan May 22, 1997 · KETENTUAN PERALIHAN. Luthfi Mahrus, Dosen PKN STAN dari Jurusan Akuntansi, menjelaskan tentang metode penghapusan piutang yang tidak tertagih (bad debt expenses/uncollectible accounts). 2) Terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara, misalnya, perseroan terbatas-. 4. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang. com – Informasi seputar jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penting diketahui mengingat terbitnya regulasi baru sebagai dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. +62804 1 501 501. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu; Retribusi Jasa Umum adalah. 2. Daftar. Pasal 9. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang‑undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya. Pasal 5. Hubungi Kami. 2. 3. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari Undang-undang No. Berikut perbedaan pajak dan retribusi, dirangkum Liputan6. Bupati adalah Bupati. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2. bacaan 3 Menit. Lain-lain Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 179. Marihot P. Restitusi. daftar yang berisi Piutang retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa. Bentuk aktiva lancar yang kedua adalah piutang dagang yang berarti tagihan perusahaan kepada pihak lain yang melakukan transaksi pembelian barang. Retribusi Daerah adalah pajak daerah yang dibayarkan untuk layanan atau izin tertentu yang secara khusus disediakan dan disediakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 42 UU HKPD, PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Pengaturan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perda dimungkinkan, karena d engan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang Pajak. Untuk mengevaluasi aset perusahaan Anda saat ini, yang terbaik adalah membandingkan aset Anda saat ini dengan kewajiban. Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Mar 11, 2022 · Retribusi daerah atau retribusi adalah pungutan daerah yang berguna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan maupun diberikan khusus oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan pribadi atau badan. PAD sendiri bertujuan untuk memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan. 2 . Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah. b. PENJURNALAN TRANSAKSI PADA SKPD I. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dapat dilakukan atas dua kondisi: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (kondisi ini terjadi dimana Wajib Pajak membayar pajak padahal seharusnya tidak terutang pajak),. Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai. Berbeda dengan retribusi jasa umum yang layanannya bersifat nonkomersial, retribusi golongan ini merupakan pungutan atas jasa dari pemda dengan menganut prinsip. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten landak. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Kota, tidak termasuk perusahaan. Apa yang dimaksud dengan efektivitas secara umum, adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan atau percapaian suatu tujuan yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Piutang yang dilakukan penghitungan penyisihan piutang meliputi: a. Hal tersebut diungkapkan Ketua Program Studi DIII Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi Ismet Ismatullah dalam webinar series DDTC bertajuk “Persoalan Optimalisasi Pajak Daerah”. b. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) huruf c yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dinyatakan berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 10. Seluruh laporan ini diprint, ditandatangani, dan dikirimkan ke KPPN tiap bulan. Piutang daerah merupakan jumlah uang yang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yan g selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011. Tax Assignment Membahas pertanyaan mengenai pajak apa, dimana, dan siapa yang memungutnya (Musgrave, 1983). huruf a merupakan Piutang Daerah yang tercantum dalam a. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Manfaat Aset Lancar. Pemerintah. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Uang muka merupakan jumlah yang diterima oleh kontraktor. Setelah kamu memahami apa itu yang dimaksud dengan retribusi. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang merupakan pembayaran dari jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan secara khusus dan diberikan oleh. (4) Tata cara penghapusan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Perda Kota Surabaya No. 1 . May 17, 2022 · Segala ketentuan tentang retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang No. MERUJUK Pasal 109 UU PDRD, retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara. Keduanya memiliki sifat yaitu sama-sama bisa dipaksakan sehingga Wajib Pajak atau masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas daerah. Fina Pratiwi. 2 JURNAL ILMU HUKUM e. Berdasarkan pengertian dari PAD di. Oct 7, 2021 · PajakOnline. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang; 16. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. PajakOnline. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta; 2. Piutang Retribusi Daerah Tingkat II yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabutUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18. Piutang Lain-lain 17. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol. bahwa Retribusi Daerah yang terutang dan tidak dapat ditagih berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dihapuskan; c. 2. Piutang retribusi; dan . (1) Peraturan Daerah tentang Pajak yang telah ada dan yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah ada dan yang terkait dalam Pasal 18 ayat (3), masih tetap berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Foto: Unsplash. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Tingkat II yang sudah kedaluwarsa. 2 . Untuk Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Mengingat : 1. Lain-lain PAD yang Sah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan. penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan e. Daerah adalah Daerah Kota Tual; 2. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Sesuai Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. 782. 2. Sesuai Pasal 17D UU KUP dan PMK No. STRD; dan/atau c. hal. bahwa Pemerintah Daerah telah memberikan dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang diatur pembagian dan mekanismenya dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan. Rumusan Masalah 1. Apalagi bagi Anda yang sudah familiar dengan istilah pajak. Kas biasanya. 16 4. Jun 21, 2023 · Apabila wajib pajak telat atau kurang membayar retribusi, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan yang terutang dan penagihannya didahului dengan STRD. Namun demiklan Wkhusus untuk retribusi daerah masih dimungkinQan untuk dilakukan penambahan ienis pungutan yang akan diteta kan dengan Peraturan Pemerintah (PP 97/20Î2). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aset lancar atau current assets adalah kas, bank, dan sumber lain yang dapat dicairkan, dijual, atau dinilai dengan uang dan dipakai habis dalam satu tahun. UMUM. 4. Menyusun strategi penanganan piutang pajak daerah dengan cara klasifikasi piutang berdasarkan analisis data dari database Wajib. 4. Piutang pajak daerah; 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen. xxx Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran atau surat. Dana Alokasi Umum ( DAU) adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Piutang pajak merupakan hal yang wajib dilunasi oleh wajib pajak dalam periode berjalan tahun berikutnya, sehingga tidak ada piutang pajak yang melampaui satu periode berikutnya. AKUNTANSI PENDAPATAN LO UNTUK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN KENDARAAN DI ATAS AIR (PKAA) Pengakuan pendapatan pada saat menerima setoran dan (1)SSP atau SPTPD dibuat WP, (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan STPD yang dibuat Gubernur, juga berdasar (3) tanda bukti pelunasan dan penning. 28 tahun 2009). Pajak · Utang negara · Defisit pebelanjaan · Waran (pembayaran) Bank dan perbankan. tata cara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/ atau d. Sistem dan Prosedur Pencatatan. Apa itu retribusi daerah bisa diantikan sebagai salah satu bentuk penerimaan suatu wilayah selain pajak daerah. Objek Retribusi Jasa Usaha: 1. Kontraprestasi dalam retribusi daerah langsung dapat dirasakan oleh pembayar, hal tersebut dikarenakan pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Jan 13, 2020 · Umur Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dihitung dari tanggal pengakuan Piutang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang. 03/2018, salah satu syarat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN adalah untuk PKP yang memiliki nilai restitusi atau jumlah lebih bayar. Pajak Daerah yang terutang dan atau Retribusi Daerah yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian dan. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 13 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah. 3. Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak atas dasar usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Administrasi yang dimaksud tidak hanya pada badan-badan pemerintah saja, tetapi juga terdapat pada badan-badan swasta. Perluasan kewenangan perpaiakan dan retribusi daerah dengan. Retribusi Daerah-LO disajikan sebesar hak atau penerimaan Retribusi Daerah pada RKUD, bendahara penerimaan, atau. 28 Tahun 2009. 3. Pungutan retribusi adalah pungutan atas jasa ataupun izin yang diberikan pemerintah daerah buat kepentingan pribadi ataupun badan. 2. MERUJUK Pasal 109 UU PDRD, retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Daftar Isi. Simak. Penerimaan Negara Bukan Pajak dipungut. Daerah adalah Kabupaten Pati. Pajak daerah dan retribusi ternyata merupakan dua hal yang berbeda, singkatnya. Mengutip dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari. 16Apa yang dimaksud dengan retribusi daerah? - 1618558 theresiatogatorop theresiatogatorop 01. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar. Untuk permohonan restitusi dapat diajukan oleh setiap Wajib Pajak yang status SPT-nya lebih bayar, dan memilih mekanisme restitusi. 10. 8 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menganut sestem cloos list dimana daerah tidak diperbolehkan memungut. Tap untuk memuat ulang. Definisi Dana Perimbangan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 2 . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri. Apa yang dimaksud dengan efektivitas secara umum, adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan atau percapaian suatu tujuan yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan. Indonesia, Pemerintah Pusat. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;. apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar. Pasal 7. 3. Pengertian Retribusi. 2. May 24, 2022 · Berdasarkan Pasal 87 UU No. Pengaturan tentang retribusi terdapat di Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu retribusi daerah bisa dipungut atas bisnis atau atas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.